Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) Makassar, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Jalan Sultan Alauddin No. 191 A, Kota Makassar.
Rapat ini dilaksanakan berdasarkan surat undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tertanggal 14 September 2026, sebagai tindak lanjut atas permohonan Sekretaris Daerah Kota Makassar dalam rangka penyelarasan dan penyempurnaan produk hukum daerah.
Agenda utama rapat membahas Ranperwali Kota Makassar tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, setiap ketentuan dalam Ranperwali dikaji agar memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih norma, serta sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.
Bagian Hukum Setda Kota Makassar terus mendukung proses penyusunan dan penyelarasan produk hukum daerah agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat, memberikan kepastian hukum, serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
#BagianHukumSetdaMakassar #PemkotMakassar #KotaMakassar #JDIHMakassar #HarmonisasiRanperwali #RanperwaliMakassar #ProdukHukumDaerah #PembentukanPeraturan #KepastianHukum #RegulasiDaerah #KemenkumSulsel #Makassar
