Propemperkada
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026
Monitoring Propemperkada Tahun 2026
74
Total Rancangan Peraturan Wali Kota
10%
Penyusunan Draf
57 Ranperwali
-
1
Penetapan Renja-PD Tahun 2027Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar BARU
-
2
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar LANJUTAN
-
3
Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2026Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar LANJUTAN
-
4
Percepatan, Pencegahan, Penurunan Stunting Tahun 2025-2029Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar BARU
-
5
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar BARU
-
6
Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Makassar Tahun 2025-2029Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar BARU
-
7
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Makassar Tahun 2025-2029Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar BARU
-
8
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kota Makassar Tahun 2025-2029Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar BARU
-
9
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada MasyarakatBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar LANJUTAN
-
10
Penjabaran APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar BARU
-
11
Penjabaran Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar BARU
-
12
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban SubsidiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar BARU
-
13
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar LANJUTAN
-
14
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar BARU
-
15
Inventarisasi Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar BARU
-
16
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar BARU
-
17
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah untuk ReklameBadan Pendapatan Daerah Kota Makassar BARU
-
18
Pemberian Kemudahan Perpajakan DaerahBadan Pendapatan Daerah Kota Makassar BARU
-
19
Tata Cara Pemungutan PBJT Makanan/Minuman Jasa CateringBadan Pendapatan Daerah Kota Makassar BARU
-
20
Besaran Nilai Perolehan Air TanahBadan Pendapatan Daerah Kota Makassar BARU
-
21
Perubahan Perwali 61 Tahun 2024 Pajak DaerahBadan Pendapatan Daerah Kota Makassar LANJUTAN
-
22
Perubahan Perwali 60 Tahun 2024 BPHTB MBRBadan Pendapatan Daerah Kota Makassar LANJUTAN
-
23
Insentif Fiskal Pajak DaerahBadan Pendapatan Daerah Kota Makassar BARU
-
24
Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK Daerah 2025-2029Badan Riset dan Inovasi Daerah BARU
-
25
Pencabutan Perwali Nomor 32 Tahun 2023 tentang Laskar Pelayan PublikBKPSDMD Kota Makassar LANJUTAN
-
26
Pedoman Pengaduan melalui Lontara+Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar BARU
-
27
Infrastruktur Telekomunikasi Serat Optik Bawah TanahDinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar BARU
-
28
Infrastruktur Jaringan TerpaduDinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar BARU
-
29
Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBEDinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar BARU
-
30
Pembinaan Kerukunan Masyarakat Kota Makassar 2026Kesbangpol Kota Makassar BARU
-
31
Pedoman Pengelolaan RisikoInspektorat Kota Makassar BARU
-
32
Pedoman Penyelesaian Temuan InspektoratInspektorat Kota Makassar BARU
-
33
Insentif Tunjangan Pulau untuk PendidikDinas Pendidikan Kota Makassar BARU
-
34
Tunjangan Khusus Tenaga Kesehatan di PulauDinas Kesehatan Kota Makassar BARU
-
35
Tarif Layanan BLUD PuskesmasDinas Kesehatan Kota Makassar BARU
-
36
Homecare dan TelemedicineDinas Kesehatan Kota Makassar BARU
-
37
Pengelolaan SDM BLUD PuskesmasDinas Kesehatan Kota Makassar BARU
-
38
Penetapan Status PuskesmasDinas Kesehatan Kota Makassar BARU
-
39
RDTR Kota MakassarDinas Penataan Ruang Kota Makassar BARU
-
40
Masterplan RTH Kota MakassarDinas Penataan Ruang Kota Makassar BARU
-
41
Insentif dan Disinsentif Tata RuangDinas Penataan Ruang Kota Makassar BARU
-
42
Pengelolaan Rusunawa Kota MakassarDinas Perumahan BARU
-
43
Ketertiban Umum dan Perlindungan MasyarakatSatpol PP Kota Makassar BARU
-
44
Cadangan Pangan DaerahDinas Ketahanan Pangan Kota Makassar BARU
-
45
Rencana Induk Pengelolaan SampahDinas Lingkungan Hidup Kota Makassar BARU
-
46
Pengelolaan Sampah 3RDinas Lingkungan Hidup Kota Makassar BARU
-
47
Penataan Kader Bangga KencanaDPPKB Kota Makassar BARU
-
48
Peta Jalan Kependudukan 2025-2029DPPKB Kota Makassar BARU
-
49
Perizinan Berusaha dan Non BerusahaDPMPTSP Kota Makassar BARU
-
50
Petunjuk Insentif InvestasiDPMPTSP Kota Makassar BARU
-
51
Perlindungan Lahan Pertanian BerkelanjutanDinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar BARU
-
52
Perubahan Perwali Minuman BeralkoholDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar LANJUTAN
-
53
Perubahan Perwali Pasar MurahDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar LANJUTAN
-
54
Penyesuaian Tarif Angkutan KotaDinas Perhubungan Kota Makassar BARU
-
55
Perubahan Perwali Bantuan HukumBagian Hukum Setda Kota Makassar LANJUTAN
-
56
Perubahan Perwali Lembaga KemasyarakatanBagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar LANJUTAN
-
57
Pencabutan Perwali SPM Kota MakassarBagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar LANJUTAN
30%
Penyerasian
0 Ranperwali
Tidak ada rancangan peraturan pada tahap ini.
50%
Pengharmonisasian
0 Ranperwali
Tidak ada rancangan peraturan pada tahap ini.
70%
Evaluasi & Fasilitasi
8 Ranperwali
-
1
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029Badan Riset dan Inovasi Daerah BARU
-
2
Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Penetapan Tarif Layanan Pendidikan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan MasyarakatDinas Kesehatan BARU
-
3
Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Makassar Tahun 2025 – 2029Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BARU
-
4
Administrasi dan tata cara cara Pemberian kemudahan perpajakan daerahBadan Pendapatan Daerah BARU
-
5
Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Makassar Tahun 2025 – 2029Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BARU
-
6
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029BARU
-
7
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029BARU
-
8
Layanan Online Terintegrasi Warga Kota Makassar.Dinas Komunikasi dan Informatika BARU
90%
Proses Penetapan
5 Ranperwali
-
1
Nama Pengenal Usaha/Profesi yang Dikecualikan dari Pajak ReklameBadan Pendapatan Daerah Kota Makassar BARU
-
2
Urban FarmingDinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar BARU
-
3
Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat KelurahanBagian Pemberdayaan Masyarakat BARU
-
4
Rencana Induk Pengelolaan SampahDinas Lingkungan Hidup BARU
-
5
Peraturan wali Kota Makassar tentang Pengelolaan Rumah Susun umum Sewa Milik PemerintahDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman BARU
100%
Selesai
4 Ranperwali
-
1
Pemberian THR dan Gaji 13 dari APBD Tahun Anggaran 2026Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar BARU
-
2
Pengembangan Ekonomi KreatifDinas Pariwisata LANJUTAN
-
3
Manajemen Talenta Aparatur Sipil NegaraBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia LANJUTAN
-
4
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah DaerahBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BARU
| No | Rancangan Peraturan | Pemrakarsa | Keterangan | Progres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penetapan Renja-PD Tahun 2027 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 2 | Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 3 | Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2026 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 4 | Percepatan, Pencegahan, Penurunan Stunting Tahun 2025-2029 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 5 | Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 6 | Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Makassar Tahun 2025-2029 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 7 | Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 8 | Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kota Makassar Tahun 2025-2029 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 9 | Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 10 | Penjabaran APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 11 | Penjabaran Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 12 | Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 13 | Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 14 | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 15 | Pemberian THR dan Gaji 13 dari APBD Tahun Anggaran 2026 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar | BARU | Selesai |
| 16 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 17 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 18 | Nama Pengenal Usaha/Profesi yang Dikecualikan dari Pajak Reklame | Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar | BARU | Proses Penetapan |
| 19 | Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah untuk Reklame | Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 20 | Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah | Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 21 | Tata Cara Pemungutan PBJT Makanan/Minuman Jasa Catering | Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 22 | Besaran Nilai Perolehan Air Tanah | Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 23 | Perubahan Perwali 61 Tahun 2024 Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 24 | Perubahan Perwali 60 Tahun 2024 BPHTB MBR | Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 25 | Insentif Fiskal Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 26 | Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK Daerah 2025-2029 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | BARU | Penyusunan Draf |
| 27 | Pencabutan Perwali Nomor 32 Tahun 2023 tentang Laskar Pelayan Publik | BKPSDMD Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 28 | Pedoman Pengaduan melalui Lontara+ | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 29 | Infrastruktur Telekomunikasi Serat Optik Bawah Tanah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 30 | Infrastruktur Jaringan Terpadu | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 31 | Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 32 | Pembinaan Kerukunan Masyarakat Kota Makassar 2026 | Kesbangpol Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 33 | Pedoman Pengelolaan Risiko | Inspektorat Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 34 | Pedoman Penyelesaian Temuan Inspektorat | Inspektorat Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 35 | Insentif Tunjangan Pulau untuk Pendidik | Dinas Pendidikan Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 36 | Tunjangan Khusus Tenaga Kesehatan di Pulau | Dinas Kesehatan Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 37 | Tarif Layanan BLUD Puskesmas | Dinas Kesehatan Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 38 | Homecare dan Telemedicine | Dinas Kesehatan Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 39 | Pengelolaan SDM BLUD Puskesmas | Dinas Kesehatan Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 40 | Penetapan Status Puskesmas | Dinas Kesehatan Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 41 | RDTR Kota Makassar | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 42 | Masterplan RTH Kota Makassar | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 43 | Insentif dan Disinsentif Tata Ruang | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 44 | Pengelolaan Rusunawa Kota Makassar | Dinas Perumahan | BARU | Penyusunan Draf |
| 45 | Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Satpol PP Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 46 | Cadangan Pangan Daerah | Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 47 | Rencana Induk Pengelolaan Sampah | Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 48 | Pengelolaan Sampah 3R | Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 49 | Penataan Kader Bangga Kencana | DPPKB Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 50 | Peta Jalan Kependudukan 2025-2029 | DPPKB Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 51 | Perizinan Berusaha dan Non Berusaha | DPMPTSP Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 52 | Petunjuk Insentif Investasi | DPMPTSP Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 53 | Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan | Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 54 | Urban Farming | Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar | BARU | Proses Penetapan |
| 55 | Perubahan Perwali Minuman Beralkohol | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 56 | Perubahan Perwali Pasar Murah | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 57 | Penyesuaian Tarif Angkutan Kota | Dinas Perhubungan Kota Makassar | BARU | Penyusunan Draf |
| 58 | Perubahan Perwali Bantuan Hukum | Bagian Hukum Setda Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 59 | Perubahan Perwali Lembaga Kemasyarakatan | Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 60 | Pencabutan Perwali SPM Kota Makassar | Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar | LANJUTAN | Penyusunan Draf |
| 61 | Pengembangan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata | LANJUTAN | Selesai |
| 62 | Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | LANJUTAN | Selesai |
| 63 | Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | BARU | Selesai |
| 64 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan | Bagian Pemberdayaan Masyarakat | BARU | Proses Penetapan |
| 65 | Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | BARU | Evaluasi & Fasilitasi |
| 66 | Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Penetapan Tarif Layanan Pendidikan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | BARU | Evaluasi & Fasilitasi |
| 67 | Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Makassar Tahun 2025 – 2029 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BARU | Evaluasi & Fasilitasi |
| 68 | Rencana Induk Pengelolaan Sampah | Dinas Lingkungan Hidup | BARU | Proses Penetapan |
| 69 | Administrasi dan tata cara cara Pemberian kemudahan perpajakan daerah | Badan Pendapatan Daerah | BARU | Evaluasi & Fasilitasi |
| 70 | Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Makassar Tahun 2025 – 2029 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | BARU | Evaluasi & Fasilitasi |
| 71 | Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029 | BARU | Evaluasi & Fasilitasi | |
| 72 | Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 | BARU | Evaluasi & Fasilitasi | |
| 73 | Layanan Online Terintegrasi Warga Kota Makassar. | Dinas Komunikasi dan Informatika | BARU | Evaluasi & Fasilitasi |
| 74 | Peraturan wali Kota Makassar tentang Pengelolaan Rumah Susun umum Sewa Milik Pemerintah | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | BARU | Proses Penetapan |
Sumber Data:
Data Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Kota Makassar Tahun 2026
bersumber dari Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 100.3/291/Tahun 2026 tentang Tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2026.
Lihat Dokumen Keputusan