Uji Publik BLUD DPD RI
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Uji Publik Hasil Pemantauan Ranperda dan Perda yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WITA tersebut berlangsung di Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Sultan Alauddin No. 102, Pa’baeng-Baeng, Kota Makassar. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas hasil pemantauan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda), sekaligus menggali masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan legislasi di daerah.
Pelaksanaan uji publik tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional BULD DPD RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Salah satu tugas BULD DPD RI adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam program pembentukan peraturan daerah.
Forum tersebut turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sejumlah pihak yang diundang antara lain Plt. Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas RI, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum RI, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.
Kehadiran Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pembentukan regulasi daerah. Selain itu, forum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyelaraskan Ranperda dan Perda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memastikan regulasi daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui keterlibatan aktif dalam forum uji publik ini, Bagian Hukum Setda Kota Makassar terus mendorong terwujudnya pembentukan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Makassar, pemerintah pusat, dan lembaga legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
#BagianHukumSetdaMakassar #PemkotMakassar #KabagHukumMakassar #AsrulAlimina #BULD #DPDRI #UjiPublik #Ranperda #Perda #ProdukHukumDaerah #PembentukanPeraturanDaerah #HarmonisasiRegulasi #LegislasiDaerah #JDIHMakassar #Makassar #MakassarMaju
