Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.
Bagian Hukum Setda Kota Makassar Hadiri FGD Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kemenkum Sulsel.
MAKASSAR — Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar memenuhi undangan Kementerian Hukum (Kemenkum) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid berpusat di Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika Kanwil Kemenkum Sulsel, Jl. Sultan Alauddin No. 191A, Makassar, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan FGD ini digelar dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional di Wilayah Tahun 2026 yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-02.PR.01.03 Tahun 2026. Fokus utama diskusi ini mengusung tema Bantuan Hukum, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan harmonisasi produk hukum daerah di Sulawesi Selatan.
Dalam forum tersebut, pembahasan berfokus pada analisis dan evaluasi terhadap beberapa regulasi daerah mengenai bantuan hukum, di antaranya:
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
- Peraturan Bupati Luwu Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; serta
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Kehadiran perwakilan Bagian Hukum Setda Kota Makassar bersama para Kepala Biro/Bagian Hukum kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan serta Tim Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola hukum daerah. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk optimalisasi penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat.
