Peraturan
PENGHAPUSAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN/ATAU DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH .............
keputusan sekda
PENGHAPUSAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN/ATAU DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KОТА МАKASSAR BERUPA SATU UNIT SEPEDA MOTOR UNTUK DIALIHKAN KE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN .............
keputusan sekda
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TAHUN ANGGARAN 2025
РEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI AKSES PERMODALAN BAGI USAHA EKONOMI MASYARAKAT PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM .............
keputusan sekda
РEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI AKSES PERMODALAN BAGI USAHA EKONOMI MASYARAKAT PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEРАТ GUNA TAHUN ANGGARAN 2025
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP AKSIBANGDA PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN .............
keputusan sekda
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP AKSIBANGDA PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU JABATAN .............
keputusan sekda
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU JABATAN PENATA .............
keputusan sekda
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN .............
keputusan sekda
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FGD (FOCUS GROUP DISCUSSION) PENGENDALIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRIORITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BIDANG .............
keputusan sekda
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FGD (FOCUS GROUP DISCUSSION) PENGENDALIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRIORITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BIDANG PEREKONOMIAN PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2025
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN DAN KEMITRAAN BAGI KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH .............
keputusan sekda
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN DAN KEMITRAAN BAGI KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU JABATAN .............
keputusan sekda
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2025