Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Daerah Kota

Singkatan Jenis

Perda

Nomor

Tahun

2024

Tanggal Penetapan

05 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2024

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

Ld Kota Makassar 2024 (1)

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Retribusi

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Badan Pendapatan Daerah

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022

Dokumen Terkait

Dilihat

9990

Diunduh

4874

Lampiran

2024pd7327001.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Mencabut Perda Nomor 9 Tahun 2009
Mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2011
Mencabut Perda Nomor 12 Tahun 2011
Mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2011
Mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2012
Mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2018
Mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2011

ABSTRAK	:	-	Berdasarkan dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
		-	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
		-	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
		-	Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; dan PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023
		-	Dalam Peraturan Daerah ini diatur Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berupa PBB-P2, BPHTB, PBJT, pajak reklame, PAT, opsen PKB, opsen BBNKB dan pajak sarang burung walet.
		-	Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
		-	Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
		-	Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak dan Retribusi yang masih terutang sebelum peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang. Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan perjanjian tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi

CATATAN	:	-	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka: Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar ; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 5 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 5 Januari 2024.
		-	236 Halaman.

Detail Peraturan