Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Raya
Peraturan Walikota Makassar Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya
Peraturan Walikota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Kelurahan
Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penataan Kelembagaan Dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga
Peraturan Walikota Makassar Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penataan Kader Institusi Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah Dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penataan Institusi Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah Dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah
Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 41 Tahun 2023
SISTEM PANGNGADERRENG DALAM LATOA DENGAN SISTEM SYARIAT ISLAM (WACANA INTEGRASI SISTEMIK)
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA BEBAS KORUPSI
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO 35 TAHUN 2018
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Di Kota Makassar
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 128/Pdt.G/2022/PN MKS TENTANG GUGATAN PERKARA TANAH EX-GEMENTE YANG BERALAMAT DI JL. TITANG NO. 15A, RT.03/RW.001, KELURAHAN BARANA (DAHULU LARIANG BANGI), KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR