Sistem Rekrutmen Dan Pengangkatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Dalam Konsepsi Negara Hukum
Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar Volume 1
Profil Kota Makassar Tahun 2016
Amandemen Perpres Pengadaan Tanah (perpres No. 65 Tahun 2006)
Amandemen Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang - Undang Pemilu 2008
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 41 Tahun 2023
SISTEM PANGNGADERRENG DALAM LATOA DENGAN SISTEM SYARIAT ISLAM (WACANA INTEGRASI SISTEMIK)
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA BEBAS KORUPSI
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO 35 TAHUN 2018
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Di Kota Makassar
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 128/Pdt.G/2022/PN MKS TENTANG GUGATAN PERKARA TANAH EX-GEMENTE YANG BERALAMAT DI JL. TITANG NO. 15A, RT.03/RW.001, KELURAHAN BARANA (DAHULU LARIANG BANGI), KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR
