Detail Peraturan
Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perhubungan yang mencakup kewenangan Pemerintah Daerah atas sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan terperinci mengenai ruang lalu lintas, pengelolaan terminal dan perparkiran, pengujian kendaraan, manajemen rekayasa lalu lintas, aksesibilitas transportasi bagi kelompok rentan, serta mitigasi perubahan iklim di sektor perhubungan.
Belum ada data
Data Peraturan terkait belum tersedia
Tanggapan dan Masukan Masyarakat 0
Belum ada tanggapan untuk dokumen ini.
Tinggalkan Komentar
Komentar akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan.