Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil Dalam Wilayah Daerah
Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Peraturan Walikota Makassar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar
Peraturan Walikota Makassar Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Pemberian Pembebasan Dan Pengurangan Bersyarat Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar
Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Walikota Makassar Nomor 41 Tahun 2023
SISTEM PANGNGADERRENG DALAM LATOA DENGAN SISTEM SYARIAT ISLAM (WACANA INTEGRASI SISTEMIK)
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA BEBAS KORUPSI
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO 35 TAHUN 2018
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Di Kota Makassar
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 128/Pdt.G/2022/PN MKS TENTANG GUGATAN PERKARA TANAH EX-GEMENTE YANG BERALAMAT DI JL. TITANG NO. 15A, RT.03/RW.001, KELURAHAN BARANA (DAHULU LARIANG BANGI), KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR