Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Walikota

Singkatan Jenis

Perwali

Nomor

Tahun

2024

Tanggal Penetapan

10 September 2024

Tanggal Pengundangan

10 September 2024

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

BD KOTA MAKASSAR 2024 (38); 55 Hlm

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Standar Harga

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

4936

Diunduh

903

Lampiran

2024pw7327038..pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Tidak tersedia

ABSTRAK	:	-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sandar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
		-	dasar hukum peraturan wali kota ini adalah . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 29 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
		-	dalam peraturan wali kota ini mengatur tentang analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan pemerinta daerah tahun anggaran 2025
		-	Penyusunan ASB dan HSPK dimaksudkan untuk mewujudkan Perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang lebih efektif, efisiansi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada kewajaran melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan Pemerintah Daerah.

Detail Peraturan