Rapat Pembahasan Terkait Putusan Kasasi Perkara No. 49/Pdt.G/PN.Mks dengan Objek Perkara Lapangan Antang
Bagian Hukum Setda Kota Makassar Gelar Rapat Koordinasi Bahas Tindak Lanjut Perkara Lapangan Antang
MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Makassar menggelar rapat koordinasi strategis guna membahas penanganan perkara lahan Lapangan Antang. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar pada Rabu, 17 Juni 2026.
Rapat yang berlangsung selama tiga jam ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar, Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Tim Hukum Pemerintah Kota Makassar, Camat Manggala, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, serta perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar. Selain unsur pemerintah, rapat ini juga melibatkan elemen masyarakat, yakni perwakilan LPM Kelurahan Antang dan tokoh masyarakat setempat.
Fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah menyikapi putusan Kasasi terkait perkara nomor 49/Pdt.G/PN.Mks yang menjadikan Lapangan Antang sebagai objek perkara.
Kepala Bagian Hukum Setda Makassar menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menentukan langkah hukum serta administrasi yang akan diambil Pemerintah Kota Makassar pasca-putusan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak publik atas fasilitas umum, dalam hal ini Lapangan Antang, tetap terjaga dengan mengedepankan koridor hukum yang berlaku.
Pertemuan berlangsung secara konstruktif dengan mendengarkan pandangan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari tokoh masyarakat dan perwakilan warga setempat mengenai pentingnya keberadaan lapangan tersebut bagi aktivitas sosial masyarakat di Kecamatan Manggala.
Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar dapat diselesaikan secara tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.