Rapat Harmonisasi, Pembulatan, dan Penyempurnaan Konsepsi Rancangan beberapa Peraturan Wali Kota Makassar
MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar menghadiri rapat penting dalam rangka penyelarasan regulasi daerah.
Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) Makassar ini digelar di Ruang Rapat Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Jl. Sultan Alauddin No. 191 A, Makassar, pada Rabu (1/7/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Sekretaris Daerah Kota Makassar guna memastikan produk hukum yang dilahirkan oleh Pemerintah Kota Makassar berjalan beriringan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Terdapat tiga agenda krusial dan strategis bagi pembangunan serta pelayanan publik di Kota Makassar yang dibahas dalam rapat harmonisasi kali ini, di antaranya:
Insentif Pendidik di Wilayah Pulau: Pembahasan Ranperwali tentang Pemberian Insentif Tunjangan Pulau bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bukan ASN pada Jenjang PAUD, SD, dan SMP di Wilayah Pulau. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para pahlawan tanpa tanda jasa di wilayah kepulauan Makassar.
Manajemen Risiko Daerah: Pembahasan Ranperwali tentang Pedoman Pengelolaan Risiko, yang bertujuan memberikan acuan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mitigatif terhadap berbagai potensi kendala pembangunan.
Digitalisasi Pelayanan Publik: Pembahasan Ranperwali tentang Layanan Online Terintegrasi Warga Kota Makassar, sebuah langkah maju untuk mempercepat transformasi digital dan mempermudah akses layanan publik bagi seluruh warga.
Rapat ini dipimpin langsung oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel dan turut dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, termasuk Dinas Pendidikan serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
Melalui proses harmonisasi ini, Bagian Hukum Setda Kota Makassar berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap rancangan kebijakan yang disusun tidak hanya matang secara substantif, tetapi juga memiliki legalitas yang kuat demi kemaslahatan masyarakat Kota Makassar.