Detail Peraturan
Informasi Utama
▼
Tipe Dokumen
:
Peraturan perundang-undangan
Jenis peraturan
:
Peraturan WaliKota
Singkatan Jenis peraturan
:
Perwali
Nomor
:
24
Tahun
:
2026
Judul
:
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2026 Tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bontoala Dan Kelurahan Dalam Kecamatan Bontoala
Pemrakarsa
:
Bagian Tata Pemerintahan
Penetapan / Pengundangan
▼
Tanggal Pengundangan
:
05 Agustus 2026
Tanggal Penetapan
:
05 Agustus 2026
Tempat Penetapan
:
Kota Makassar
Sumber
:
Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2026 Nomor 24 : 42 hlm.
Penandatangan
:
Munafri Arifuddin
T.E.U Orang/Badan
▼
Nama
:
Makassar(Walikota)
Jenis Pengarang
:
Pengarang Utama
Tipe Pengarang
:
Badan Organisasi
Klasifikasi
▼
Bahasa
:
Indonesia
Bidang Hukum
:
Hukum Administrasi Negara
Urusan Pemerintahan
:
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
Subjek
:
Pemerintahan Daerah -- Batas Wilayah -- Administrasi Wilayah
Status
▼
Status
:
Berlaku
Keterangan Status
:
-
Dokumen Lampiran
▼
Lampiran Fullteks
:
2026Perwali732724.pdf
Lokasi
:
Bagian Hukum Setda Kota Makassar
Telah Dilihat
:
61 kali
Telah Diunduh
:
19 kali
Peraturan Wali Kota ini mengatur penegasan batas wilayah Kecamatan Bontoala dan dua belas kelurahannya (Baraya, Bunga Ejaya, Tompo Balang, Layang, Bontoala Parang, Timungan Lompoa, Parang Layang, Malimongan Baru, Wajo Baru, Gaddong, Bontoala, dan Bontoala Tua) melalui metode kartometrik. Tujuannya untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum, tanpa menghapus hak atas tanah warga.
📄
Belum ada data
Data Peraturan terkait belum tersedia
Tanggapan dan Masukan Masyarakat 0
Belum ada tanggapan untuk dokumen ini.
Tinggalkan Komentar
Komentar akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan.
Loading...
Preview PDF
140%
Informasi Dokumen
Dokumen ini merupakan hasil digitalisasi arsip produk hukum Pemerintah Kota Makassar dan belum merupakan salinan yang telah diautentifikasi. Dokumen disajikan untuk kepentingan penyebarluasan informasi hukum.
Dokumen ini merupakan hasil digitalisasi arsip produk hukum Pemerintah Kota Makassar dan belum merupakan salinan yang telah diautentifikasi. Dokumen disajikan untuk kepentingan penyebarluasan informasi hukum.