Detail Peraturan
Informasi Utama
▼
Tipe Dokumen
:
Peraturan perundang-undangan
Jenis peraturan
:
Peraturan WaliKota
Singkatan Jenis peraturan
:
Perwali
Nomor
:
22
Tahun
:
2026
Judul
:
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2026 Tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Tallo Dan Kelurahan Dalam Kecamatan Tallo
Pemrakarsa
:
Bagian Tata Pemerintahan
Penetapan / Pengundangan
▼
Tanggal Pengundangan
:
05 Agustus 2026
Tanggal Penetapan
:
05 Agustus 2026
Tempat Penetapan
:
Kota Makassar
Sumber
:
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR Tahun 2026 Nomor 22 : 64 hlm
Penandatangan
:
Munafri Arifuddin
T.E.U Orang/Badan
▼
Klasifikasi
▼
Bahasa
:
Indonesia
Bidang Hukum
:
Hukum Administrasi Negara
Urusan Pemerintahan
:
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
Subjek
:
-
Status
▼
Status
:
Berlaku
Keterangan Status
:
-
Dokumen Lampiran
▼
Lampiran Fullteks
:
2026PW732722.pdf
Lokasi
:
Bagian Hukum Setda Kota Makassar
Telah Dilihat
:
96 kali
Telah Diunduh
:
31 kali
Peraturan ini mengatur mengenai penegasan batas wilayah Kecamatan Tallo (luas 10,791 km²) beserta 15 kelurahan di dalamnya, yaitu: Kelurahan Buloa (2,248 km²), Kelurahan Bunga Eja Beru (0,118 km²), Kelurahan Kaluku Bodoa (1,475 km²), Kelurahan Kalukuang (0,232 km²), Kelurahan Lakkang (2,250 km²), Kelurahan La'latang (0,172 km²), Kelurahan Lembo (0,561 km²), Kelurahan Pannampu (0,311 km²), Kelurahan Rappojawa (0,113 km²), Kelurahan Rappokalling (1,333 km²), Kelurahan Suangga (0,372 km²), Kelurahan Tallo (0,720 km²), Kelurahan Tammua (0,330 km²), Kelurahan Ujung Pandang Baru (0,269 km²), dan Kelurahan Wala-Walaya (0,287 km²).
📄
Belum ada data
Data Peraturan terkait belum tersedia
📄
Belum ada data
Data dokumen terkait belum tersedia
Tanggapan dan Masukan Masyarakat 0
Belum ada tanggapan untuk dokumen ini.
Tinggalkan Komentar
Komentar akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan.
Loading...
Preview PDF
140%
Informasi Dokumen
Dokumen ini merupakan hasil digitalisasi arsip produk hukum Pemerintah Kota Makassar dan belum merupakan salinan yang telah diautentifikasi. Dokumen disajikan untuk kepentingan penyebarluasan informasi hukum.
Dokumen ini merupakan hasil digitalisasi arsip produk hukum Pemerintah Kota Makassar dan belum merupakan salinan yang telah diautentifikasi. Dokumen disajikan untuk kepentingan penyebarluasan informasi hukum.