Detail Peraturan

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penyusunan produk hukum daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, fasilitasi, evaluasi, pemberian nomor registrasi, penetapan, pengundangan, autentifikasi, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Selain itu, diatur pula jenis dan materi muatan produk hukum daerah, mekanisme penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Peraturan DPRD, serta berbagai keputusan daerah, guna mewujudkan pembentukan produk hukum yang terencana, harmonis, sesuai peraturan perundang-undangan, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.