Detail Peraturan

Peraturan Wali Kota ini mengatur penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Satuan Pendidikan Formal SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan. Regulasi ini secara resmi membentuk serta mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi kepala sekolah sebagai pejabat fungsional guru dengan tugas tambahan, serta membagi susunan organisasi ke dalam kelompok jabatan nonmanajerial (fungsional dan pelaksana) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan. Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Wali Kota Nomor 57 dan 58 Tahun 2019 resmi dicabut, sehingga seluruh tata kelola administratif, pengawasan kurikulum, dan pembinaan tenaga kependidikan di tingkat dasar dan menengah pertama harus disesuaikan dengan pedoman terbaru demi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan akuntabel di Kota Makassar.