Detail Peraturan

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perlindungan guru melalui pengaturan tujuan, kedudukan, wewenang, hak dan kewajiban guru, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, masyarakat, dan orang tua. Selain itu, diatur bentuk perlindungan guru yang meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual, pembentukan Unit Pelayanan dan Perlindungan Guru (UPPG), mekanisme monitoring, evaluasi, pembinaan, pengawasan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, pembiayaan, penyidikan, dan ketentuan pidana guna menjamin keamanan, martabat, profesionalisme, serta kepastian hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya.