Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Walikota

Singkatan Jenis

Perwali

Nomor

Tahun

2024

Tanggal Penetapan

01 Maret 2024

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2024

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

BD Kota Makassar 2024 (5) 35 Hlm

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Pajak Bumi Dan Bangunan

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Badan Pendapatan Daerah

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

329

Diunduh

Lampiran

2024pw7327005.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Mencabut Perwali Nomor 5 Tahun 2023

ABSTRAK	:	-	bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan perlu dilakukan dengan cara dan metode yang pasti dan mengikat semua pihak yang terlibat;
		-	bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan perlu dilakukan dengan cara dan metode yang pasti dan mengikat semua pihak yang terlibat;
		-	Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		-	Dalam Peraturan Wali Kota ini, diatur pendataan, pendaftaran, dan penilaian serta penetapan PBB-P2; pembayaran; keberatan, banding, dan gugatan; penagihan; pengurangan, keringanan, pembebasan, dan/atau penghapusan pokok PBB-P2; pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2; pembetulan, dan pembatalan SPPT; dan pengembalian kelebihan pembayaran dan pengalihan kelebihan pembayaran.

CATATAN	:	-	Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 1 Maret 2024.
		-	35 Halaman.

Detail Peraturan