Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Walikota Makassar Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Walikota

Singkatan Jenis

Perwali

Nomor

101

Tahun

2021

Tanggal Penetapan

28 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2021

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

BD Kota Makassar 2021 (103) 16 Hlm

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Susunan Organisasi - Susunan Organisasi

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Bagian Organisasi

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

2548

Diunduh

2329

Lampiran

2021pw7327101.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Dicabut dengan Perwali Nomor 73 Tahun 2022

ABSTRAK	:	-	bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		-	bahwa struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diganti;
		-	Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;Nomor 6477); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016;

CATATAN	:	-	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 97) tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.
		-	Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2021
		-	16 Halaman

Detail Peraturan