Detail Peraturan
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, yang kini dibayarkan berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Perubahan signifikan meliputi komposisi pembayaran yang dinilai dari 70% ekspektasi kinerja (hasil dan perilaku kerja 360) serta 30% disiplin kerja (kehadiran), serta penegasan pengecualian bagi PPPK paruh waktu, mekanisme TPP bagi CPNS sebesar 80%, serta sanksi pemotongan atau penundaan TPP bagi pegawai yang melanggar disiplin, tidak patuh lapor pajak/kekayaan, atau belum menyelesaikan kerugian daerah.
Belum ada data
Data Peraturan Pelaksanaan belum tersedia
Tanggapan dan Masukan Masyarakat 1
M
Mustafa
- Sekretariat Daerah
08/06/2026 17:58
Penerbitan Perwali ini merupakan langkah progresif dari pemerintah daerah. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mendorong transparansi melalui penilaian e-Kinerja yang lebih terstruktur. Kami siap mendukung implementasinya dengan memberikan pelayanan publik yang lebih optimal.
Tinggalkan Komentar
Komentar akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan.