Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Walikota

Singkatan Jenis

Perwali

Nomor

Tahun

2023

Tanggal Penetapan

10 November 2023

Tanggal Pengundangan

13 November 2023

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

BD Kota Makassar 2023 (68) 24 Hlm

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Susunan Organisasi

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Bagian Organisasi

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

957

Diunduh

924

Lampiran

2023pw7327067.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Mencabut Perwali Nomor 85 Tahun 2021

ABSTRAK	:	-	bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
		-	bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan, sehingga perlu diganti;
		-	Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016;

CATATAN	:	-	Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Bidang Lalu Lintas, Seksi Analisis Lingkungan Lalu Lintas dan Sertifikasi, Bidang Moda Transportasi, Seksi Transportasi Publik, Seksi Transportasi Individu, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan, Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Pengembangan Keselamatan dan Penindakan, Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, dan Seksi Promosi dan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 87) tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
		-	Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 87) tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya sistem kerja pada Pemerintah Daerah.
		-	Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Makassar 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 November 2023 dan ditetapkan tanggal 10 November 2023
		-	24 Halaman.

Detail Peraturan