Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Walikota

Singkatan Jenis

Perwali

Nomor

Tahun

2023

Tanggal Penetapan

24 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

24 Oktober 2023

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

BD Kota Makassar 2023 (46)

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Kepemudaan

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Dinas Pemuda Dan Olahraga

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019

Dokumen Terkait

Dilihat

2671

Diunduh

1022

Lampiran

2023pw7327045.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Mencabut Perwali Nomor 8 Tahun 2017

ABSTRAK	:	-	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 69 ayat (3), Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (4), Pasal 75 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan.
		-	Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 29 tahun 1959; UU No 40 Tahun 2009; UU No. 17 tahun 2013; UU No. 23 tahun 2014; UU No. 30 tahun 2014; UU No. 7 tahun 2016; PP no. 41 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 43 tahun 2013; Permenpora No. 806 Tahun 2015; Permendagri Nomor 57 Tahun 2017; Permendagri No. 77 tahun 2020 dan Perda Prov. Sulawesi Selatan no. 5 tahun 2016.
		-	Dalam Perwali ini diatur Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan; pembentukan dan tata kerja SATGAS Pemuda; pencatatan Organisasi Kepemudaan; tata cara penyampaian laporan; data dan informasi Kepemudaan; pemberian Penghargaan Kepemudaan;dan tata cara / mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan.

Detail Peraturan