Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Walikota Makassar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Milik Daerah Berupa Hasil Bongkaran Bangunan Atau Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali Milik Pemerintah Kota Makassar

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Walikota

Singkatan Jenis

Perwali

Nomor

Tahun

2018

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2018

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

BD Kota Makassar 2018 (45)

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Barang Milik Daerah

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Pemerintah Kota Makassar

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

890

Diunduh

724

Lampiran

2018pw7327043.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Diubah dengan Perwali Nomor 19 Tahun 2023

ABSTRAK	:	-	bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 339 ayat (6) huruf c Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pcngelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kcmbali merupakan salah satu jenis barang rnilik daerah yang dapat dipindah tangankan melalui proses penjualan oleh Pernerintah Kota Makassar, maka dipandang perlu untuk mcngatur tata cara penyelesaian barang milik daerah dirnaksud;
		-	bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, pcrlu ditetapkan dengan Peraturan Walikotu Makassar tentang Tata Cara Pcnyelesaian Barang Milik Daerah Berupa Hasil Bongkaran Bangunan Atau Bangunan Yang Akan di Bangun Kernbali Milik Pemerintah Kota Makassar.
		-	Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor l Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971;Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017;

Detail Peraturan