Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Walikota

Singkatan Jenis

Perwali

Nomor

Tahun

2023

Tanggal Penetapan

02 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

02 Oktober 2023

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

BD Kota Makassar 2023 (42)

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Rumah Layak Huni

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Pemkot Makassar

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

1122

Diunduh

878

Lampiran

2023pw7327042.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Tidak tersedia

ABSTRAK	:	-	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;
		-	bahwa dalam rangka membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya khususnya di bidang perumahan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, di antaranya melalui pemanfaatan program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang harus tepat sasaran dan tepat penggunaan, sehingga perlu adanya Kriteria dan Persyaratan Penerima Program serta Mekanisme Pelaksanan Program;
		-	Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-undang Nomor 29 tahun 1959;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021;9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022;. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016;. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022;

Detail Peraturan