Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Walikota Makassar Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Walikota

Singkatan Jenis

Perwali

Nomor

Tahun

2018

Tanggal Penetapan

28 September 2018

Tanggal Pengundangan

28 September 2018

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

BD Kota Makassar 2018 (35)

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Pedoman Penyusutan Arsip

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Pemerintah Kota Makassar

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Bidang Kearsipan

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

163

Diunduh

Lampiran

2018pw7327035.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Tidak tersedia

ABSTRAK	:	-	bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsi ang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, serta untuk mendukung ketentuan Pasal 4 7 ayat (2) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang niengamanahkan Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lernbaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,. serta BUMN dan/ atau BUMD dilaksanakan berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepenti an masyarakat, bangsa dan negara;
		-	bahwa berdasarkan ngan- pada, huruf a.itersebut .di. atas, perlu ditetapkan Peraturan · Walikota Kota ·Makassar tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan ·Pemerintah Kota Makassar.
		-	Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah:Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor~9 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor . 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah . Nomor 51 Tahun 1971;Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

Detail Peraturan