Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Walikota

Singkatan Jenis

Perwali

Nomor

Tahun

2018

Tanggal Penetapan

18 September 2018

Tanggal Pengundangan

18 September 2018

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

BD Kota Makassar 2018 (32)

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Pemerintah Kota Makassar

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Bidang Lingkungan Hidup

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

158

Diunduh

Lampiran

2018pw7327032.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Tidak tersedia

ABSTRAK	:	-	bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, dan rneningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
		-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayal (3), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Air Lirnbah Domestik;
		-	Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971;Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016;Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/PRT/M/2017;0. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003;Keputusan Menteri Lingkungan Hid up Nomor 110 Tahun 2003;Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003;Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995;Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995;Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 / MenLHK / Setjen / KUM.1 / 8 / 2016;

Detail Peraturan