Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Walikota

Singkatan Jenis

Perwali

Nomor

Tahun

2023

Tanggal Penetapan

17 April 2023

Tanggal Pengundangan

17 April 2023

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

BD Kota Makassar 2023 (17) : 36 Hlm.

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Pegawai Negeri Sipil

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

1935

Diunduh

1757

Lampiran

2023pw7327017.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Mencabut Perwali Nomor 90 Tahun 2019
Mencabut Perwali Nomor 58 Tahun 2020
Dicabut dengan Perwali Nomor 11 Tahun 2024

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar maka Pemerintah Daerah Dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah;
		-	Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
		-	Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar tidak sesuai lagi dengan perkernbangan peraturan perundang undangan, sehingga perlu diganti;
		-	Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PPNo. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permenpan RB No. 63 Tahun 2011; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; dan Perda Kota Makassar No. 8 Tahun 2018;

Detail Peraturan