Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Daerah Kota

Singkatan Jenis

Perda

Nomor

Tahun

2021

Tanggal Penetapan

26 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

27 Agustus 2021

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

LD Kota Makassar 2021(5) : 10 Hlm, TLD Kota Makassar 2021(5) : 454 Hlm

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Rpjmd

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

742

Diunduh

Lampiran

2021pd7327005.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Tidak tersedia

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.
		-	Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 251 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999; . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016; . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006; . Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016.
		-	RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota Makassar yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang Bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RENJA Perangkat Daerah. Sistematika RPJMD meliputi :a. BAB I : PENDAHULUAN; b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; c. BAB III : GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH; d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH; e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN; f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH; h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;dani. BAB IX : PENUTUP.

CATATAN	:	-	Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka RKPD tahun 2021 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
		-	Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
		-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Agustus 2021 dan ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021.
		-	464 Halaman.

Detail Peraturan