Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Daerah Kota

Singkatan Jenis

Perda

Nomor

Tahun

2021

Tanggal Penetapan

23 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

24 Desember 2021

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

LD Kota Makassar 2021 (7); TLD Kota Makassar 2021 (7)

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Pemerintah Kota Makassar

Penandatangan

Moh. Ramdhan Pomanto

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

1047

Diunduh

501

Lampiran

2021pd7327007.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Tidak tersedia

ABSTRAK	:	-	bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan perlu untuk menciptakan lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram serta untuk penegakan Peraturan Daerah di Kota Makassar, perlu mengatur ketentuan tentang ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat;
		-	bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain ketenteraman, ketertiban urnum, dan pelindungan masyarakat;
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020;

Detail Peraturan