Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Bidang Informasi Dan Komunikasi Serta Pemungutan Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran Dan Percetakan/grafika Dalam Wilayah Kota Makassar

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Daerah Kota

Singkatan Jenis

Perda

Nomor

Tahun

2002

Tanggal Penetapan

13 Februari 2002

Tanggal Pengundangan

06 Maret 2002

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

Ld Kota Makassar 2002 (22)

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Retribusi

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Pemkot Makassar

Penandatangan

B. Amiruddin Maula

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

464

Diunduh

Lampiran

2002pd7327006.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Tidak tersedia

ABSTRAK	:	-	bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana dirnaksud Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor · 37 tahun 2001 ten tang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Inforrnasi dan Komunikasi Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2001, Seri D Nornor 29), maka perlu ditetapkan landasan gerak operasional Dinas untuk meningkatkan, mengembangkan serta menciptakan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi di Kota Makassar, serta mampu mewujudkan keterpaduan kemitraan dan koordinasi;
		-	bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas dan dalam upaya meningkatkan pelayanan di Bidang Informasi dan Komunikasi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Bidang Informasi dan Kornunikasi , serta Pemungutan Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran, dan Percetakan I Grafika Dalam Wilayah Kota Makassar.
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982;sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992;Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nornor 34 Tahun 2000;Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997;Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; lJndang-undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999;. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001;

CATATAN	:	-	Usaha bidang Perfilman dan Percetakan / Grafika g telah mendaftarkan usahanya atau izin usaha sebelumnya, tetap berlaku · dan diwajibkan mendaftar ulang setiap tahun berjalan;
		-	Terhadap usaha-usaha sebagaimana tersebut di atas yang belum memperoleh izin, sejak berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan izin.
		-	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.
		-	Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
		-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2002 dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2002.
		-	39 Halaman.

Detail Peraturan