Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Daerah Kota

Singkatan Jenis

Perda

Nomor

Tahun

2020

Tanggal Penetapan

04 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

07 Desember 2020

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

Ld Kota Makassar 2020 (4) 71 Hlm

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Produk Hukum Daerah

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Pemerintah Kota Makassar

Penandatangan

Rudy Djamaluddin

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

261

Diunduh

Lampiran

2020pd7327004.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Tidak tersedia

ABSTRAK	:	-	bahwa program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap UUD 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan yang perlu diikuti dengan perubahanperubahan di bidang hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai yang dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang;
		-	bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Kota Makassar wajib mengikuti penyusunan produk hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk hukum daerah yang baik, maka perlu dibuat pengaturan mengenai penyusunan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
		-	Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971;Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016;

CATATAN	:	-	Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
		-	Ketentuan mengenai: a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
		-	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Desember 2020 dan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2020.
		-	71 Halaman.

Detail Peraturan