Detail Peraturan

Metadata

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Retribusi Usaha Kepariwisataan Di Kota Makassar

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan

Peraturan Daerah Kota

Singkatan Jenis

Perda

Nomor

Tahun

2002

Tanggal Penetapan

09 Januari 2002

Tanggal Pengundangan

17 Januari 2002

Tempat Penetapan

Kota Makassar

Sumber

Ld Kota Makassar 2002 (1)

TEU Badan

Makassar(Walikota)

Subyek

Retribusi

Bahasa

Indonesia

Pemrakarsa

Pemkot Makassar

Penandatangan

B. Amiruddin Maula

Lokasi

Bagian Hukum Setda Kota Makassar

Urusan Pemerintahan

Bidang Pariwisata

Bidang Hukum

Hukum Administrasi Negara

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Dilihat

140

Diunduh

Lampiran

2002pd7327002.pdf

File Peraturan

UNDUH

Status Peraturan

Keterangan Status

Diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003

ABSTRAK	:	-	bahwa untuk daya guna dan hasil guna kewenangar. Kota Makassar dibidang Kepariwisataan sebagai konsekwenst logis berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan;
		-	bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas dan dalam upaya meningkatkan pelayanan dibidang kepariwisataan, dipandang pertu menetapkan ketentuan tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usah Kepariwisataan di Kota Makassar dengan menuenekan dalam suatu Peraturan Daerah.
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959;Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974;Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang - undang Nomor 9 tahun 1990;Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang - undang Nemer 23 Tahun 1997;Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nornor 85 Tahun 1999;Peraturan Pernerlntah Nomor 25, Tahun 2000;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999;

CATATAN	:	-	Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini, maka semea ketentuan yang·mengatur usaha kepariwisataan di daerah sebelumnya, dinyatakan dlcabut can tidak berlaku lagi;
		-	Untuk setiap usaha kepariwisataan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajlb dalam waktu selambat- lambatnya 2 (dua) Tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
		-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Januari 2002 dan ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2002.
		-	44 Halaman.

Detail Peraturan