Peraturan
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENDAMPING KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA SUB KEGIATAN FASILITAS PELAKSANAAN OTONOMI .............
keputusan walikota
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENDAMPING KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA SUB KEGIATAN FASILITAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM .............
keputusan walikota
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PADA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025
PENUNJUKAN PENDAMPING WALI KOТА МАКASSAR DALAM RANGKA MELAKUKAN SILATURAHMI SERTA BERAUDIENSI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI .............
keputusan walikota
PENUNJUKAN PENDAMPING WALI KOТА МАКASSAR DALAM RANGKA MELAKUKAN SILATURAHMI SERTA BERAUDIENSI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA
РEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEKAN PANUTAN PBB KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAН TAHUN ANGGARAN .............
keputusan walikota
РEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEKAN PANUTAN PBB KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAН TAHUN ANGGARAN 2025
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH TAHUN .............
keputusan walikota
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN TINGKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM .............
keputusan walikota
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN TINGKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PADA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2024
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PENYULUHAN .............
keputusan walikota
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGARAN 2025
PENUNJUKAN TENAGA KESEHATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN .............
keputusan walikota
PENUNJUKAN TENAGA KESEHATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN .............
keputusan walikota
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW,PKK, POSYANDU,LPM DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025