Peraturan
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YAUMUL HIMMAH PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL TAHUN ANGGARAN 2025
keputusan sekda
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YAUMUL HIMMAH PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR .............
keputusan sekda
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR .............
keputusan sekda
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL SUB KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN PENATA .............
keputusan sekda
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA TAHUN ANGGARAN 2025
РЕМBЕNTUKAN TIM KOORDINASI PENGOLAHAN SAМРАН MENJADI ENERGI LISTRIK KOTА МAKASSAR PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN .............
keputusan sekda
РЕМBЕNTUKAN TIM KOORDINASI PENGOLAHAN SAМРАН MENJADI ENERGI LISTRIK KOTА МAKASSAR PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENANGANAN SAMРАН PADA KONDISI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN .............
keputusan sekda
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN .............
keputusan sekda
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN .............
keputusan sekda
PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025
PENUNJUKAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT DAERAН КОТA MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING PADA BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK .............
keputusan sekda
PENUNJUKAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT DAERAН КОТA MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING PADA BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN INDEKS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2024 MENUJU LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG AKURAT DAN EFEKTIF SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI BALI
PENUNJUKAN PENDAMPING PJS. WALI KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA MENGHADIRI PELAKSANAAN KEGIATAN HIGH LEVEL MEETING TIM PENGADILAN INFLASI PADA MOMEN HARI .............
keputusan walikota
PENUNJUKAN PENDAMPING PJS. WALI KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA MENGHADIRI PELAKSANAAN KEGIATAN HIGH LEVEL MEETING TIM PENGADILAN INFLASI PADA MOMEN HARI BESAR KEAGAMAAN NASIONAL NATAL DAN LIBUR AKHIR TAHUN DI KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN