Peraturan
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN KEGIATAN PENJANGKAUAN POPULASI KUNCI DI LAYANAN HIV KOТА MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025
keputusan walikota
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN KEGIATAN PENJANGKAUAN POPULASI KUNCI DI LAYANAN HIV KOТА MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025
PENUNJUKAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAН КОТА MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING PADA .............
keputusan sekda
PENUNJUKAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAН КОТА MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING PADA RANGKAIAN PUNCAK PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH XXVIII TAHUN 2024 SERTA PADA PELAKSANAAN PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR
PENUNJUKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAН КОТА MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING DALAM RANGKA .............
keputusan sekda
PENUNJUKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAН КОТА MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING DALAM RANGKA WALI KOTA MAKASSAR MENGHADIRI PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL AWARDS TAHUN ANGGARAN 2024 DI JAKARTА DAN MENGHADIRI RANGKAIAN PUNCAK PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAН XXVIII TAHUN 2024 SERTA PADA PELAKSANAAN PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PENUNJUKAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KОТА МАKASSAR SEBAGAI PENDAMPING DAN MENGHADIRI ACARA RAPAT KOORDINASI .............
keputusan sekda
PENUNJUKAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KОТА МАKASSAR SEBAGAI PENDAMPING DAN MENGHADIRI ACARA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KEMUDAHAN INVESTASI DAN PEMANTAPAN ASTA CITA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PENUNJUKAN STAF NON PNS BAG. HUKUM SEKDA KOTA MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING DALAM RANGKA MELAKUKAN KOORDINASI TERKAIT PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI .............
keputusan sekda
PENUNJUKAN STAF NON PNS BAG. HUKUM SEKDA KOTA MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING DALAM RANGKA MELAKUKAN KOORDINASI TERKAIT PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAG. HUKUM KABUPATEN BULUKUMBA PROV. SUL SEL
PENUNJUKAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING DALAM RANGKA KOORDINASI TERKAIT PENGELOLA .............
keputusan sekda
PENUNJUKAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING DALAM RANGKA KOORDINASI TERKAIT PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BAGIAN HUKUM KABUPATEN BULUKUMBA
PENUNJUKAN STAF NON PNS BAGIAN HUKUM SEKDA KOTA MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING DALAM RANGKA KOORDINASI TERKAIT PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN .............
keputusan sekda
PENUNJUKAN STAF NON PNS BAGIAN HUKUM SEKDA KOTA MAKASSAR SEBAGAI PENDAMPING DALAM RANGKA KOORDINASI TERKAIT PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BAGIAN HUKUM KABUPATEN JENEPONTO
PEMBAYARAN KEWAJIBAN (UTANG BELANJA) PADA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA MAKASSAR T. A 2022
keputusan walikota
PEMBAYARAN KEWAJIBAN (UTANG BELANJA) PADA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA MAKASSAR T. A 2022
PEMBAYARAN KEWAJIBAN (UTANG BELANJA) PADA KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR T. A 2022
keputusan walikota
PEMBAYARAN KEWAJIBAN (UTANG BELANJA) PADA KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR T. A 2022
PENUNJUKAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA MENGIKUTI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .............
keputusan sekda
PENUNJUKAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM RANGKA MENGIKUTI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DI KOTA MALANG