Detail Peraturan
Peraturan WaliKota
Salinan Resmi
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan (pbb) Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Dimiliki Mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Mantan Wali Kota, Mantan Wakil Wali Kota, Mantan Ketua DPRD, Mantan Wakil Ketua DPRD Dan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD Dan Wakil Ketua DPRDYang Masih Aktif Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Informasi Utama
▼
Tipe Dokumen
:
Peraturan perundang-undangan
Jenis peraturan
:
Peraturan WaliKota
Singkatan Jenis peraturan
:
Perwali
Nomor
:
10
Tahun
:
2020
Judul
:
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan (pbb) Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Dimiliki Mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Mantan Wali Kota, Mantan Wakil Wali Kota, Mantan Ketua DPRD, Mantan Wakil Ketua DPRD Dan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD Dan Wakil Ketua DPRDYang Masih Aktif Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Pemrakarsa
:
Badan Pendapatan Daerah
Penetapan / Pengundangan
▼
Tanggal Pengundangan
:
22 Januari 2020
Tanggal Penetapan
:
21 Januari 2020
Tempat Penetapan
:
Kota Makassar
Sumber
:
BD Kota Makassar 2020 (10)
Penandatangan
:
Muh. Iqbal S. Suhaeb
T.E.U Orang/Badan
▼
Nama
:
Makassar(Walikota)
Jenis Pengarang
:
Pengarang Utama
Tipe Pengarang
:
Badan Organisasi
Klasifikasi
▼
Bahasa
:
Indonesia
Bidang Hukum
:
Hukum Administrasi Negara
Urusan Pemerintahan
:
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
Subjek
:
Pajak bumi dan bangunan
Status
▼
Status
:
Berlaku
Keterangan Status
:
-
Dokumen Lampiran
▼
Lampiran Fullteks
:
2020pw7327010.pdf
Lokasi
:
Bagian Hukum Setda Kota Makassar
Telah Dilihat
:
669 kali
Telah Diunduh
:
32 kali
📄
Belum ada data
Data materi pokok belum tersedia
📄
Belum ada data
Data Peraturan terkait belum tersedia
📄
Belum ada data
Data dokumen terkait belum tersedia
📄
Belum ada data
Abstrak belum tersedia
Tanggapan dan Masukan Masyarakat 0
Belum ada tanggapan untuk dokumen ini.
Tinggalkan Komentar
Komentar akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan.
Loading...
Preview PDF
140%
Informasi Dokumen
Dokumen ini merupakan hasil digitalisasi arsip produk hukum Pemerintah Kota Makassar dan belum merupakan salinan yang telah diautentifikasi. Dokumen disajikan untuk kepentingan penyebarluasan informasi hukum.
Dokumen ini merupakan hasil digitalisasi arsip produk hukum Pemerintah Kota Makassar dan belum merupakan salinan yang telah diautentifikasi. Dokumen disajikan untuk kepentingan penyebarluasan informasi hukum.