STANDAR BIAYA UMUM

2023

PERWALI NO. 24, BD KOTA MAKASSAR 2023 (24) 80 HLM

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK	:	-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		-	Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang No. 29 tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020;UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022;UU No. 5 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUnNo. 6 Tahun 2023;PP No. 71 Tahun 2010;PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020;PP No. 12 Tahun 2017;Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021;Perpres No. 33 Tahun 2020;PP No. 12 Tahun 2019;Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020;Perda Kota Makassar No. 8 Tahun 2016;Pcraturan Daerah Kota Makassar No. 7 Tahun 2017;Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2022;

CATATAN	:	-	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juli 2023 dan ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2023
		-	80 Halaman